Dari Ritual Adat ke Destinasi Wisata: Transformasi Kelembagaan Seumeuleung Raja dalam Tata Kelola Pariwisata Budaya Berkelanjutan

Abstract

Tradisi Seumeuleung Raja di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, spiritual, dan sosial, tetapi juga menunjukkan potensi sebagai daya tarik wisata budaya. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan tata kelola, terutama dalam mempertahankan otoritas kelembagaan adat di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan kepentingan pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kelembagaan Seumeuleung Raja dari ritual adat menuju wisata budaya serta menjelaskan mekanisme tata kelola yang mendukung keberlanjutannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemangku lembaga adat, pemerintah daerah, pemerintahan gampong, dan anggota rumpun Kerajaan Daya Poteumeureuhom. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seumeuleung Raja memiliki hierarki kelembagaan yang jelas, dengan Sultan atau keluarga pewaris sebagai sumber legitimasi adat, didukung pejabat adat, pemerintahan gampong, dan pemerintah daerah. Transformasi menuju wisata budaya tidak menghilangkan otoritas adat, tetapi mendorong reposisi fungsi kelembagaan melalui pembagian kewenangan antara aspek sakral yang dipertahankan berdasarkan amanat adat dan aspek operasional yang dikelola melalui musyawarah serta koordinasi lintas aktor. Temuan ini menunjukkan terbentuknya tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, di mana kelembagaan adat berperan sebagai indigenous intermediary antara pelestarian budaya, pemerintahan formal, partisipasi masyarakat, dan pengembangan pariwisata. Penelitian berkontribusi pada kajian heritage tourism governance dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan wisata budaya tidak semata ditentukan oleh pengembangan destinasi, tetapi oleh kemampuan kelembagaan adat beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi dan otoritas budayanya.