Optimalisasi Perjanjian Kinerja dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Desa
DOI:
https://doi.org/10.61116/jhpp.v3i4.831Keywords:
Perjanjian Kerja, Administrasi Kependudukan, DesaAbstract
Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) perjanjian kinerja yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan mencegah maladministrasi dalam proses perekaman serta pencetakan KTP elektronik (e-KTP). Saran ini diberikan karena ditemukan potensi maladministrasi, seperti target kinerja yang hanya menyasar penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum mengakomodasi masyarakat tanpa NIK, serta belum optimalnya layanan di tingkat desa. Ombudsman menilai perlunya penambahan target khusus bagi masyarakat yang belum memiliki NIK, penyeragaman penghitungan capaian e-KTP, serta peningkatan sarana, prasarana, dan kualitas SDM. Selain itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan dan inovasi layanan, termasuk jemput bola ke daerah dengan akses terbatas. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat pencegahan maladministrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dalam penerbitan e-KTP.
References
Abidin, Z., & Nasution, A. H. (2022). Strategi pelayanan jemput bola (stelsel aktif) dalam perekaman e-KTP di daerah terpencil. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 145–158.
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
Fakhri, M., & Syamsuar. (2023). Akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(1), 22–35.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Gava Media.
Hasni, H. (2020). Hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Rajawali Pers.
Irawan, B. (2021). Efektivitas perjanjian kinerja terhadap pencapaian target organisasi di lingkungan pemerintahan daerah. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1), 40–53.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kurniawan, T. (2019). Evaluasi kebijakan publik: Teori dan praktik. PT RajaGrafindo Persada.
Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2020). Pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. LAN RI.
Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Mangkunegara, A. P. (2017). Evaluasi kinerja SDM. Refika Aditama.
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Nurman. (2022). Strategi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Rajawali Pers.
Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman RI.
Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada unit layanan administrasi kependudukan. Ombudsman RI.
Pahrudin, A. (2021). Inovasi pelayanan publik di desa: Tantangan dan peluang di era digital. Jurnal Inovasi Aparatur, 3(2), 89–104.
Pasolong, H. (2017). Teori administrasi publik. Alfabeta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja, Pemberian Tunjangan Kinerja, dan Target Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Prasojo, E. (2020). Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik di Indonesia. Departemen Ilmu Administrasi UI.
Sadu, W. (2019). Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Alfabeta.
Sinambela, L. P. (2014). Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi. Bumi Aksara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Abel Vincent Sibagariang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
